Sunday, April 6, 2014

Kekerasan di Aceh Akibat Lemahnya Peran Negara

Lemahnya peran negara dituding jadi pemicu tingginya masalah kekerasan mendekati pemilu di Aceh. Pemerintah Pusat, daerah, serta tubuh pelaksana pemilu disuruh bertanggung jawab atas kasus-kasus itu. " Waktu ini terdaftar telah lima orang wafat dan beberapa harta benda serta atribut partai rusak atau hangus, " kata Feri Kusuma dari Aliansi Orang-orang Sipil untuk Pemilu Damai, Minggu (6/4/2014). Menurut dia, pemilu yang berjalan, umum, bebas, jujur, adil,serta aman adalah amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi. Tetapi ironi di Loker Aceh, kondisi malah terkekang dengan beragam tindak kekerasan serta teror yang menyebabkan trauma di orang-orang. " Trauma bakal terulangnya konflik seperti yang berlangsung beberapa puluh th. pada mulanya. Juga intensitas kekerasan ini sudah meneror sistem demokrasi dan kelangsungan perdamaian di Aceh. Maka, dalam kondisi seperti ini mutu pemilu selalu terang kami ragukan, " katanya. Kekerasan politik telah semestinya ditinggalkan dalam masa reformasi ini. Pemerintah harus melindungi rakyat dari kekerasan serta menegakkan hukum agar keadilan terpenuhi. " Kami benar-benar prihatin dengan lemahnya peran negara, baik Pemerintah Pusat, ataupun Pemerintah Aceh dalam mengatasi konflik kekerasan di Aceh, " sebut Feri. Presiden disuruh selekasnya mengevaluasi pelaksanaan pemilu di Aceh serta polisi mesti mengusut serta menangkap seluruhnya yang terlibat dalam kasus kekerasan di propinsi itu. " KPU serta Bawaslu janganlah tutup mata terhadap pelanggaran pemilu yang berlangsung di Aceh. KPU dan Bawaslu mesti proaktif serta melakukan tindakan tegas dalam merampungkan pelanggaran pemilu. " ucapnya. Partai politik disuruh berikan pendidikan politik yang santun, dengan berkompetisi dengan cara fair dan tak memecah iris orang-orang untuk kepetingan politik semata. Sedang Rakyat Aceh disuruh tak terpancing dengan provokasi serta melawan segala wujud